PWI Nilai Tudingan Puluhan Wartawan Di Manokwari Terima Upeti Tambang Ilegal Hanya Opini Penulis

Oleh Redaksi

28 September 2022 17:12 1740 VIew

''Ketua PWI Papua Barat, Bustam didampingi Sekretaris PWI Matias Reyaan, dan Kepala Bidang Media Masa, Rustam Mandubun saat konferensi pers di salah satu Kafe di Manokwari, Rabu (28/9/2022)''

Manokwari, arfaknews  - Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Papua Barat menanggapi tudingan di salah satu media online terkait puluhan oknum wartawan di Manokwari terima upeti dari Tambang Emas Ilegal di Masni Manokwari.

Dalam Konferensi Pers yang digelar di Manokwari, Ketua PWI Bustam menegaskan pemberitaan salah satu media massa di Papua Barat terkait puluhan wartawan terima upeti dari tambang ilegal, terkesan menyudutkan profesi wartawan di Manokwari.

"Sebagian besar wartawan di Manokwari adalah Anggota PWI, dan saya telah menanyakan kepada mereka terkait keterlibatan mereka, seperti yang dituding dalam pemberitaan, namun tidak ada. Karena itu, melalui konferensi pers ini, kami tegaskan kepada pimred media tersebut untuk mempublikasi nama - nama wartawan yang diduga terima upeti dari tambang ilegal agar pemberitaan itu tidak menjadi bola liar yang menciderai profesi wartawan, khususnya di Manokwari,"tegas Ketua PWI Papua Barat, Rabu (28/9/2022).

Bustam mengaku dampak pemberitaan telah memicu opini dari masyarakat terhadap kinerja wartawan di Manokwari.

"Kami minta supaya data itu dibuka ke publik agar kita tahu bersama wartawan siapa yang dimaksud dan siapa yang selama ini menerima upeti dari tambang ilegal tersebut. Jangan publikasi setengah - setengah sehingga berdampak terhadap profesi wartawan. Kalau tidak bisa dibuka, maka kami anggap informasi tersebut hoaks. Saya berharap media tersebut meng-clear-kan dan membuka ke publik, sebab ini bukan saja oknum tetapi puluhan wartawan di Manokwari,"tutur Bustam.

Bustam membeberkan pihaknya telah berupaya menghubungi redaktur dari media tersebut namun belum memberikan respon

"Kami kuatir media ini bukan media resmi, sebab media ini sepertinya tidak memiliki badan hukum pers dan tidak ada alamat kantor. Penanggungjawab redaksi juga, kemungkinan tidak jelas sehingga kami ragu dengan kredibilitas pemberitaan tersebut. Disisi lain, kami menilai  narasi yang dibangun terlalu menggunakan opini atau pendapat wartawan ketimbang hasil survey, wawancara mendalam dan investigasi di lapangan. Jadi kalau ada data wartawan penerima upeti, diungkapkan saja biar clear di publik,"bebernya.

Bustam menjelaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada oknum PWI di Manokwari yang terlibat terima Upeti Tambang Emas Ilegal di Manokwari.

"Kalau ada anggota PWI yang terlibat, tentu PWI akan sikapi dalam rapat pleno, mengecek dan mengklarifikasi. Jika benar, sanksi  teguran keras dan kalau fatal tentu akan berdampak terhadap pencabutan status Keanggotaan PWI,"tukasnya.

"Media ini juga kalau ternyata hoaks, akan dilaporkan ke Dewan Pers kalau tidak memiliki badan hukum pers dan tidak terdaftar di Dewan Pers statusnya diproses oleh Dewan Pers,"sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua PWI Papua Barat ini mengaku telah mendapat banyak informasi dan keluhan masyarakat terkait wartawan gadungan di area pertambangan rakyat di Masni Manokwari.

"Saya telah menerima banyak informasi soal maraknya wartawan gadungan di area tambang Ilegal di Masni Manokwari. Mereka itu wartawan gadungan, media abal - abal menggunakan nama institusi untuk memeras masyarakat. Bahkan dari data yang diperoleh, nama - nama yang suka memeras masyarakat di area penambangan rakyat ialah wartawan abal - abal yang berasal dari tempat lain,"ungkapnya.

Ia lalu meminta masyarakat untuk tidak muda percaya dan berhati- hati dengan oknum - oknum wartawan gadungan di area tambang Ilegal di Masni. Saya harap masyarakat jangan percaya dengan oknum - oknum tersebut, kalau ada yang mau memeras bisa mengambil langkah hukum,"sarannya.

Terakhir, Bustam menambahkan wartawan di Manokwari tidak menutup mata dengan aktivitas penambangan ilegal di Manokwari.

Wartawan di Manokwari  sudah turut mendorong agar tambang Ilegal di Masni bisa diupayakan menjadi tambang rakyat melalui Izin IUPR. Kemarin, lanjut dia Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menghentikan sementara tambang Ilegal sambil mengupayakan Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat, namun hari ini tambang itu beroperasi lagi.

"Jadi soal publikasi dan tidak, itu kembali kepada teman - teman wartawan.  Saya yakin  insan pers di Manokwari cukup serius mempublikasi masalah tambangan Ilegal di Masni, terutama mendorong agar tambang tersebut memiliki legalitas,"tukasnya.

Sebelumya, salah satu media online di Papua Barat yang dipublikasikan pada tanggal 26 September 2022 menyebut puluhan wartawan di Manokwari menutup mata dari aktivitas tambang emas ilegal di Masni Manokwari. Mereka diduga menerima Upeti dari hasil pengelolaan tambang emas ilegal tersebut.

"puluhan oknum wartawan di Kabupaten Manokwari bungkam, setelah diduga menerima upeti dari para pelaku tambang ilegal. RO, oknum wartawan yang ditenggarai menjadi koordinator dari puluhan wartawan yang diduga dijatah tiap bulannya oleh para pemangku kepentingan di dalam tambang emas tersebut," dikutip dari Media Kapabar.com


Berita Terkait