Hasil FGD : Pemerintah, Pertamina dan Aparat Diminta Bentuk Satgas Pengawas BBM Subsidi Di SPBU Manokwari

Oleh Redaksi

22 September 2022 15:12 462 VIew

''Fokus Grup Diskusi Antisipasi Kelangkaan BBM Di Manokwari, Selasa (20/9/2022)''

Manokwari, arfaknews - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sahabat Polisi Indonesia Papua Barat mengelar Focus Group Discusion (FGD) terkait mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca kenaikan harga BBM di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, forum menilai adanya dua masalah urgen yang perlu diantisipasi, pertama; mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok pasca kenaikan harga BBM di Indonesia, dan kedua; masalah antrean panjang di setiap SPBU di Kabupaten Manokwari.

Bisma, Sales Branch Pertamina Manokwari mengatakan pihak pertamina sebagai operator yang menyuplai BBM sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas kepada semua lembaga penyalur. Pihak Pertamina juga  ikut mengawasi semua lembaga penyalur atau SPBU namun Pertamina tidak memiliki wewenang untuk menindak secara hukum.

"Pertamina sebagai operator bertugas untuk menyediakan minyak dan menyalurkan minyak kepada lembaga penyalur SPBU. Pertamina melakukan pengawasan melalui sistem digital, jika stok BBM menipis maka Pertamina berkewajiban menyupalai BBM ke SPBU, tapi kalau pengawasan yang menjurus kepada penegakan hukum maka Pertamina akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk lakukan penegakan hukum,"kata Bisma usai menggelar FGD bersama sejumlah OKP, Ormas dan Tokoh masyarakat di salah satu Hotel di Manokwari, Selasa (20/9/2022).

Bisma menambahkan BBM bersubsidi telah diatur oleh Pemerintah baik regulasinya hingga alokasi di setiap SPBU sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas. Disisi lain, dia juga mengakui adanya antrean panjang kendaraan BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite pada beberapa SPBU di Manokwari.

Antrean BBM Subsidi di SPBU adalah hal yang  wajar karena BBM subsidi relatif murah di bandingkan BBM non subsidi. Yang tidak wajar itu, adanya oknum - oknum yang melakukan pengisian berulang kali atau menggunakan tangki modifikasi baik pengisian Solar Subsidi maupun Pertalite. Karena itu perlu penegakan hukum, termasuk dukungan dari semua pihak baik Pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, SPBU dan masyarakat untuk mengawasi BBM bersubsidi. Sebab stok BBM untuk Manokwari, sebenarnya cukup, namun  masih saja terjadi antrean panjang di SPBU,"tukasnya.

Ketua Komisi B DPRD Manokwari, Romer Tapilatu mengakui kenaikan harga BBM telah ditetapkan oleh Pemerintah pada 3 September 2022, kini perlahan - lahan telah berdampak terhadap berbagai sektor baik inflasi maupun harga - harga barang di pasaran.

Dampak inilah yang kemudian dipikirkan untuk dicarikan solusi, bagaimana mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga - harga bapok di pasaran. Perlu diseriusi guna menekan terjadinya lonjakan harga - harga barang di pasaran,"ujarnya.

Disisi lain, Romer menambahkan masalah antrean panjang di setiap SPBU telah disoroti banyak pihak. Perlu dicarikan formula yang efektif untuk menekan, mengawasi agar tidak terjadi praktik - praktik penyelewengan BBM melalui modus mengisi berulang kali dan atau modus tangki modifikasi.

BBM subsidi tidak boleh dijual kembali karena itu tindakan penyelewengan BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite melalui modus antre berulang kali dan atau pengisian menggunakan tangki modifikasi harus ditindak tegas. Kami harap, masalah ini menjadi tanggungjawab semua pihak baik Pemerintah, Pertamina, pihak SPBU, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat.

Senada dengan Romer, Tokoh Intelektual, Sirajuddin meminta Bupati Manokwari untuk menindaklanjuti masalah ini dengan menerbitkan perbub membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi di Manokwari yang melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM kepada setiap kendaraan sehingga dapat menekan praktik - praktik penyelewengan BBM bersubsidi.

"Karena situasional dsn masalah urgen maka Bupati terbitkan saja  Perbub tentang Satgas dengan melibatkan semua stakeholder didalam Satgas yang dibentuk untuk mengawasi pengisian BBM bersubsidi di Manokwari. Dengan keterlibatan semua pihak maka ada saling kontrol sehingga berdampak pada transparansi dalam kewenangan,"tandasnya.

Selanjutnya, Ketua DPW Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Papua Barat, Jalil Lambra memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mendukung FGD Antisipasi Kelangkaan BBM di Papua Barat.

Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat mendukung kegiatan baik para pemateri maupun peserta. Hasil FGD ini akan kita susun dalam pokok - pokok pikiran dan diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,"pungkas Jalil.

FGD bertajuk Antisipasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menghadirkan Akademisi Dr. Roberth Hammar, Ketua Komisi B DPRD Manokwari, Romer Tapilatu, Perwakilan Pertamina Manokwari, Bisma dan Tokoh Intelektual, Sirajudin dan para peserta yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan BEM Sekolah Tinggi di Manokwari serta Ormas dan tokoh - tokoh masyarakat.


Berita Terkait