Dinkop UKM Papua Barat Gelar Sosialisasi Tata Cara Pembubaran Koperasi

Oleh Redaksi

20 June 2022 11:08 208 VIew

''Foto bersama Staf Ahli Gubernur Papua Barat Thamrin Payapo bersama 40 Pelaku Usaha Koperasi pada Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pembubaran Koperasi, (17/6/2022). Foto : istimewa''

Manokwari, arfaknews.com – Pasca Pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya perekonomian Nasional dan khsususnya Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong akselerasi pemulihan pembangunan ekonomi Daerah.

Saat ini pemerintah Papua Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM fokus melakukan percepatan pemulihan ekonomi Daerah dengan mengoptimalkan peran Koperasi dan UKM.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Paulus Auri kepada arfaknews.com mengatakan, salah satu langkah pemulihan ekonomi pasca Pandemik Covid-19, adalah dengan melakukan penguatan kelembagaa dan pemberdayaan Koperasi.

Meskipun demikian, Auri menekankan, walaupun saat ini pihaknya terus melakukan penguatan dan pemberdayaan koperasi, namun tetap berpegang pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

”Kami (Dinas Koperasi dan UKM. Red) tetap melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi, tetapi kami juga harus melakukan evaluasi penyelenggaraan Koperasi, jika ada Koperasi yang menyalahi atau memenuhi unsur pada Pasal 46 dan pasal 50 UU No. 25 Tahun 1992 maka dapat dibubarkan secara hukum, kata Auri.

Auri pun mengatakan bahwa, pada tanggal, 15 sampai dengan 17 Juni 2022 lalu, pihaknya telah menggelar kegiatan sosialisasi tata cara pembubaran Koperasi kepada 40 orang pelaku usaha Koperasi di Manokwari.

Ia mengungkapkan pada kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Thamrin Payapo menegaskan, tujuan utama koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya.

“Tetapi, jika dalam penyelenggaraan operasional koperasi, ternyata tidak mampu memenuhi tujuan mensejahterakan anggotanya dan atau menyalahi Undang-Undang Perkoperasian, maka badan usaha Koperasi dapat dibubarkan" kata Auri mengutip sambutan Gubernur Papua Barat.

Ia berharap, semua pelaku Usaha Koperasi dapat memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga mampu melaksanakan perannya dalam mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi Daerah Pasca Pandemik Covid-19 di Papua Barat.


Berita Terkait