Ketua MRP Bantah dan Luruskan Informasi Di Publik Terkait Gaji MRP

Oleh Redaksi

11 May 2022 18:07 569 VIew

''Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren didamping Ketua Pokja Agama dan Pokja Adat''

Manokwari, arfaknews - Ketua MRP Papua Barat membantah sekaligus meluruskan informasi di publik soal Gaji dan Tunjangan MRP Papua Barat yang dituding oleh Direktur LBH Gerimis Papua Barat. 

"Sebenarnya kita tidak mau tanggapi atau saling balas pantun di publik, dan kita tidak perlu tanggapi tudingan yang sebenarnya tidak benar dan tanpa dasar. Namun agar publik tidak menjustifikasi yang berlebihan sehingga perlu kami luruskan informasi ini di media"kata Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada media ini, Rabu (11/5/2022) 

Ketua MRP menerangkan tudingan yang dilayangkan oleh Direktur LBH Gerimis Papua Barat tidak berdasar dan hanya mencari - cari kesalahan MRP. 

Saya pikir Pak Yoseph ini hanya mencari - cari kesalahan kami di Lembaga MRP. Semua tudingan yang dia lontarkan di publik tidak benar, dan tanpa dasar bahkan terkesan menyerang dan mendiskreditkan Lembaga MRP. 

Mulai dari tudingan SK BKN yang disebut palsu, tudingan KKN, hingga kritiknya atas kinerja MRP terhadap penerimaan Casis Polwan. Dia juga menuduh kami korupsi Gaji MRP. Semua tudingan itu tanpa dasar, tidak benar dan hanya mencari cari kesalahan MRP, bahkan terkesan memfitnah Lembaga dan Anggota MRP Papua Barat. 

"Saya pastikan, kita akan selesaikan masalah di kepolisian dan pengadilan,"tegas Maxsi menanggapi kritikan Yoseph Titirlolobi. 

"Saya belum berikan keterangan di Polres Manokwari karena masih sibuk dengan urusan pekerjaan. Tapi saya pastikan yang bersangkutan (Yoseph) akan dipanggil untuk diperiksa,"tegas Ketua MRP Papua Barat. 

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat ini meminta Direktur LBH Gerimis untuk menyiapkan semua bukti - bukti terkait tudingan terhadap lembaga MRP Papua Barat sehingga saat dipanggil bisa membuktikannya di Kepolisian. 

" kita akan buktikan di Pengadilan, SK BKN mana yang Yoseph sebut palsu,"ujar Maksi

Dia menilai pernyataan Direktur LBH Gerimis tidak kredibel dan terkesan provokatif, tidak mencerminkan wibawa seorang advokat hukum. 

Yoseph dapat informasi dari mana. Siapa yang kasih tahu informasi. Pertama dia bilang Gaji MRP 33 juta. Dia juga bilang Gaji MRP 52 juta. Sebenarnya mana yang benar, kok Advokat tidak konsisten dengan pernyataan,"tanya Maxsi sembari meragukan kredibilitas Advokat Yoseph Titirlolobi.

Selain itu, Ketua MRP Papua Barat ini membenarkan masalah Pakaian Dinas MRP. Saya setuju dengan pernyataan Pak Yoseph, bahwa Pakaian Dinas MRP hingga saat ini belum ada, memang dianggarkan tapi tidak terbayar. Hal ini kita sudah lapor ke inspektorat. 

Lebih lanjut, Ketua MRP Papua Barat ini meminta Direktur LBH Gerimis membuktikan Gaji MRP 52 juta. Jika pernyataan Pak Yoseph benar, kami pimpinan dan Anggota MRP Papua Barat sangat bersyukur sebab masih ada sisa tunggakan yang harus dibayar.  "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Yoseph jika pernyataannya benar," imbuhnya. 

Disisi lain, Ketua MRP Papua Barat ini menegaskan  masalah Gaji dan tunjangan Anggota MRP tidak bisa diubah - ubah seperti transaksi jual beli di pasar. Semua by name by address dan ditransfer langsung ke dalam rekening masing - masing. Besaran Gaji dan tunjangan telah diatur dalam PP 54 tahun 2004 tentang MRP. 

Prosedur gaji MRP hingga pencairan telah diatur sesuai dengan mekanisme baku dalam birokrasi pemerintahan. Sekretariat mengajukan usulan Gaji melalui pengusulan SP2D kepada BKAD dan BKAD membayar berdasarkan permintaan dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ditemukan ada kejanggalan maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. 

Jika kemudian, ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Kas Negera melalui BKAD.

Pembayaran Gaji dan tunjangan sendiri telah diputusan dalam Pleno DPR Provinsi bersama Pemprov Papua Barat dalam APBD sehingga tidak ada yang bisa menambahkan atau mengurangi. 

Misalnya, jika ada kesalahan dalam hal pembayaran Gaji, maka Inspektorat akan mengaudit hal itu, namun dari tahun 2017 hingga saat ini semua berjalan normal, tidak ada teguran dari inspektorat. 

Jadi kalau Direktur LBH Gerimis rasa ada kekeliruan, silahkan dia gugat pemerintah, baik gaji 36 juta maupun Gaji 52 Juta. Atau dia protes ke Pemerintah, atau mengusulkan kepada Pemerintah saat pembahasan APBD bersama DPR,"tuturnya. 

Selain  itu, Ketua MRP Papua Barat ini meminta Direktur LBH Gerimis untuk membuktikan struk gaji yang telah di publikasikan.

"Soal truk Gaji itu rahasia anggota MRP, tapi kok bisa ada di tangan Advokat,"tanya Ketua sekaligus meminta Direktur LBH Gerimis untuk membuktikannya. 

Sebagai Pimpinan MRP Papua Barat, kami minta saudara Direktur LBH Gerimis profesional, kalau ada dapat informasi dari pihak lain maka harus konfirmasi kepada MRP untuk meluruskan informasi tersebut bukan langsung berkoar di media tanpa bukti - bukti yang valid. 

Kami MRP ragukan kredibilitasnya sebagai seorang advokat. Saya ingin tahu saja, siapa yang sponsornya untuk bicara di media. Apakah dia bicara atas kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk membela kliennya ataukah dia hanya cari - cari kesalahan MRP saja. Sebab, hampir setiap hari dia naikan berita serang MRP.

Hanya kami sayangkan, informasi yang dipublikasikan tidak benar, tidak berimbang dan melangkahi asas keberimbangan informasi. Ini sangat menodai keberimbangan informasi di media. Harusnya informasi berimbang biar tidak terkesan menjustifikasi,"tandasnya.

 


Berita Terkait