Biaya Pendaftaran Siswa Mahal, DPRD Minta Pemda Manokwari Cari Solusi

Oleh Redaksi

02 July 2021 16:08 6188 VIew

''Foto Ilustrasi/Istimewa''

Manokwari, arfaknews – DPRD Kabupaten Manokwari minta pemerintah daerah Kabupaten Manokwari mencari solusi atas biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun swasta di Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan kepada Media ini, Jumaat (2/7/2021). Norman mengungkap masyarakat mengadu kepadanya atas biaya pendaftaran siswa baru di SD maupun SMP di Kabupaten Manokwari.

“Sebagai wakil rakyat, kami minta pemda untuk cari solusi, bantu masyarakat ekonomi lemah dalam biaya pendaftaran siswa Baru. Minimal masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk honorer, PNS golongan II yang berpenghasilan dibawa 3 juta kebawa, terlebih khusus OAP”kata Norman. 

Tambunan mengungkap biaya itu meliputi biaya pendaftaran, biaya baju seragam, biaya batik, pramuka dan baju olahraga dan lain – lain. 

"Total biaya itu bervariasi diantara Rp.1.500.000 sampai 2.500.000 per siswa,"ungkap Dia. 

Norman menerangkan saat ini sistem pembelajaran sedang direncanakan secara daring, maka kegunaan dari biaya seragam belum terlalu dibutuhkan. Sedang belajar lewat online, tidak tatap muka jadi saya pikir pakaian seragam belum terlalu dibutuhkan. 

Lebih lanjut, Norman mengungkap pada sidang LKPJ kemarin DPRD sudah sampaikan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa pada tahun ajaran 2021, Dinas pendidikan Kabupaten Manokwari harus menganggarkan  biaya seragam sekolah di anggaran perubahan.

Kemarin ada dianggarankan untuk satu jenis pakaian seragam. Karena itu, saya minta kepada Pemda agar mencari solusi terbaik. Kalau bisa masyarakat ekonomi lemah sampai PNS golongan II dan honorer biayanya digratiskan. Apalagi Orang Asli Papua, kan ada Dana Otsus,”ujarnya.

Kebijakan itu kata Norman harus diambil oleh Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari ditengah wabah pandemi Covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat. 

Saat ini Covid 19 telah berdampak pada perputaran ekonomi, maka saya harap Dinas pendidikan melalui komite sekolah tidak usah membebani masyarakat lagi,”harapnya

Disisi lain yang lain, Norman menjelaskan berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 44 Tahun 2009 tentang Peserta Didik Baru pada tingkat TK, SD maupun SMP dan SMA/SMK, pasal 21 menegaskan bahwa Penerimaan Siswa Baru secara Gratis. Tidak ada penarikan biaya – biaya itu. 

Maka, baiknya kami minta Komite Sekolah untuk mencari alternatif lain yang tidak melanggar UU. Kami juga minta Pemda Kabupaten Manokwari untuk membuat suatu kebijakan atau solusi permasalahan yang dialami masyarakat terkait Biaya PPDB.

Kalau bisa pemerintah membuat suatu kebijakan, untuk masyarakat OAP, ekonomi lemah termasuk PNS golongan II kebawa, anak – anak mereka tidak dikenai biaya PPDB,”

Data dari Dinas Pendidikan saat Rapat kerja Rata – rata siswa yang masuk SD berjumlah 5.000 dan SMP sekitar 5.000 maka dibulatkan untuk biaya seragam Rp. 1.000.000 per siswa makan berkisar diantara 10 Milyar. 

Jika dikhususkan untuk PNS Golongan II kebawa hingga masyarakat ekonomi Lemah dan Masyarakat OAP maka biayanya tidak lebih dari 10 Milyar.

"Kami harap pemerintah daerah kabupaten Manokwari, membijaki agar masyarakat tidak terlalu terbeban dengan biaya pendidikan. Terutama masyarakat Ekonomi lemah,"pinta Norman.


Berita Terkait