Kuasa Hukum Gugat Pemulihan Nama Baik Ketua MRP Papua Barat

Oleh Redaksi

28 May 2021 00:09 2219 VIew

''Kuasa Hukum MRP Papua Barat, Metusalak Awom,SH''

MANOKWARI, ARFAKNEWS - Kuasa Hukum Majelis Rakyat Papua Barat (MRP) bakal mengambil langkah tegas menyikapi tudingan  dugaan korupsi bantuan Dana Hibah pada sekretariat MRP dan dugaan pemotongan tunjangan transport Anggota MRP Papua Barat. 

"Surat kuasa sudah diteken, dan kami akan membuat laporan (gugatan Hukum) membela nama baik klien kami,"kata Metusalak Awom,SH, saat diwawancarai, Jumaat (28/5/2021) 

Awom menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti - bukti hukum terkait tudingan  yang dinilai terkesan mencemarkan nama baik pribadi Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. 

Sesuai petunjuk Ketua MRP, saya sudah siapkan berbagai bukti - bukti terkait pemberitaan media cetak maupun  media on-line terkait tudingan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ketua MRP Papua Barat. 

"Ternyata dari semua tudingan tersebut, tidak ada suatu permasalahan yang secara hukum mau diserang," jelasnya.

Awom menambahkan, dari berbagai tuduhan yang disampaikan kepada MRP Papua Barat namun hingga kini belum ada SPDP terkait penyelewengan Dana dalam MRP, namun tudingan dugaan korupsi di Lembaga MRP terus dilayangkan melalui pemberitaan media massa.

Sejauh ini pimpinan maupun sekretariat MRP bingung, sebenarnya apa yang diselewengkan, tunjangan, transport atau potongan Gaji. 

Seharusnya dibuktikan dulu secara objektif sesuai data laporan. Misalnya, tahun anggaran tertentu, jenis program dan kegiatan mana saja yang diselewengkan dari total anggaran dan berapa jumlah selisinya sebab sebagai orang hukum mestinya kita harus jeli melihat persoalan. 

Ada tahapan hukum yang mestinya dilalui, baik penyelidikan, penyedikan  barulah diambil langkah - langkah hukum baik pembatasan atau penindikan dan lain - lain. Namun belum melalui tahapan tersebut, tetapi selalu saja didesak bahkan terkesan menyerang pribadi. 

Karena itu, dari data - data yang telah dikumpulkan sudah cukup bukti untuk kami ambil langkah hukum membela klien kami," ujarnya. 

Kami telah menandatangani kuasa atas nama pimpinan dan sekretariat MRP terkait pemulihan nama baik dan penyerangan kehormatan pribadi ketua MRP.  "Kami akan ambil langkah hukum,"tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussy mendesak Kejaksaan tinggi Papua Barat, melakukan menyelidikan terhadap dugaan Tipikor pengelolaan dana hibah bantuan operasional pada sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), termasuk dana tunjangan transportasi pimpinan MRPB yang diduga telah memenuhi amanat Pasal 2 dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Diduga keras perbuatan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban memenuhi unsur secara melawan hukum, sehingga kendatipun ada keinginan untuk mengembalikan kerugian negara dari pihak Pimpinan MRPB, namun sama sekali tidak bisa menghapus dipidananya pelaku tindak pidana menurut amanat pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"tegas Yan Ch. Warinussy seperti dimuat media ini sebelumnya. 


Berita Terkait