Advokat Nilai Kejati PB Abaikan Sejumlah PR Kasus Korupsi Di Papua Barat

Oleh Redaksi

10 April 2021 23:09 1548 VIew

''Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinnusy, SH''

Manokwari, arfaknews - Pengacara Hukum menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengabaikan sejumlah Kasus Korupsi yang menjadi Pekerjaan Rumah hingga kini belum diselesaikan di depan pengadilan. 

"Sebagai Peraih Penghargaan Pemerhati Tindak Pidana Korupsi di Papua Barat, saya minta saudara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Dr. Wilhelmus Lingitubun bersikap jujur dan tidan terkesan sedang "mengerami" dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Bidang Keagamaan dan Kemahasiswaan di Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat.

"hal ini saya sampaikan karena saya melihat Kajati Papua Barat terkesan "menutupi" kasus dugaan tindak pidana korupsi yang justru kerugiaan negaranya diduga mencapai nilai fantastik 68 Miliar rupiah dari total proyek 598 Miliar rupiah," Kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy dalam realis diterima media ini, Sabtu (10/4/2021). 

Warinnusy menerangkan tiga kasus yang disampaikan Kajati Papua Barat di Fakfak, pada Kamis (8/4) seperti septic tank di Kabupaten Raja Ampat dengan nilai kerugian negara sekitar 7 Miliar rupiah sesungguhnya sudah diketahui publik. 

Demikian juga dengan kasus dugaan Tipikor di Bulog Manokwari yang kerugian negaranya mencapai 12 Miliar rupiah. Kasus ini sesungguhnya sudah akan digelar sidangnya di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari Kelas I B dalam waktu dekat ini. 

Kemudian kasus dugaan Tipikor gaji dan tunjangan kinerja anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Kasus terakhir ini sudah disidik oleh Penyidik Kejati Papua Barat. 

Sayangnya,  kata Warinussy dirinya memandang Kajati Papua Barat tidak jujur mengungkapkan adanya penyidikan kasus dugaan Tipikor Dana Hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan di Setda Provinsi Papua Barat yang sangat besar nilal kerugian negaranya. Sehingga seperti kasus Dana Hibah ini sedang "dierami" oleh Kejati PB tersebut.

Menurutnya, sudah saatnya Kajati Papua Barat dan jajarannya mengangkat dan menyidik tuntas kasus dugaan Tipikor Dana hibah tersebut yang sudah sangat merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat, tukasnya. 


Berita Terkait