Yafet : Gugurnya SK Penetapan Anggota MRPPB, Berpotensi Korupsi Kalau Dipaksa Banding

Oleh James Aisoki

11 June 2018 01:09 3213 VIew

''Ketua tim penggugat, Yafat Vallentinus Wainarisi''

Manokwari arfaknews.com - Amar Putusan Sidang Gugatan Penetapan Anggota MRP Papua Barat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), di Jayapura (6 /6) 2018, dapat berpotensi korupsi apabila dipaksakan banding.

Ketua tim penggugat, Yafat Vallentinus Wainarisi kepada sejumlah Wartawan, disela kesibukannya. Dirinya  mengungkapkan bahwa dalam amar putusan Hakim menggugurkan SK. Gubernur No. 224.9 dan SK. Mendagri No. 161 serta memerintahkan mengembalikan semua kerugian Negara.

"Dalam amar putusan PTUN, Hakim menggugurkan  SK Gubernur, 224.9 dan SK Mendagri 161, hakim memerintahkan mengembalikan kerugian Negara serta menerbitkan SK baru" Ucap Yafet ke sejumlah Wartawan, Sabtu (9/6)

Dalam penilainnya rencana banding ini, akan berpotensi Korupsi apabila dipaksakan, namun dirinya menghormati upaya hukum dilakukan pihak tergugat, apabila tidak menerima putusan PTUN.

 Terkait dengan Pernyataan Bapak Gubernur untuk Banding, pada prinsipnya, Para Penggugat siap melayani itu. Hanya konsekwensinya ada, ketika proses banding itu dilakukan dan kalah, terus berpotensi pada pidana korupsi, maka akan berimbas fatal bagi pemerintahan.

"Konsekwensinya adalah enam keluar itu, harus mengembalikan kerugian negara. dimana pembiayaan gaji, Tunjungan, Reses dan lain-lain. Hal itu berpotensi pada pidana pencucian uang. indikasinya ke situ, kesalahan administrasi berdampaknya besar." Tutur Valentinus

dirinya mrasa takut, keputusan pengadilan tinggi PTUN, nanti hasilnya KPK turun melakukan pemeriksaan dan melakukan audit anggaran MRP. Hal itu akan mencemarkan nama baik MRP dan Bapak gubernur  papua barat, terseret disini Pasalnya, sudah ada peringatan Hukum dilayangkan pihaknya ( 3/1) 2018 lalu dan tembusannya ke Bapak Gubernur, Mendagri, Ketua MRPPB namun mereka masih terus menerima operasional walaupun sudah ada peringatan Hukum.

Kita mengIngatkan, ada potensi koripsi dalam Amar Putusan telah jelas, Hakim memerintahkan mengembalikan semua biaya keruguan negara, menggugurkan SK 224.9 dan SK 161. Bukan menambahkan atau menggantikan melainkan menggugurkan SK tersebut. Dan memerintah Tergugat satu dan tergugat dua untuk wajib menerbitkan SK baru dan mempersiapkan proses Pelantikan baru.

Namun, kalau merasa tidak puas amar putusan maka, silakan banding, Apapun upaya hukum dilakukan, kami siap melayani. Sebelum kita mengambil langkah untuk memasukan pengaduan melalui amar putusan ini ke pihak terkait,

 Maka itu mari kita duduk bicara. Sebab kalau sampai, tembusan kita kirim ke Polda, Pangdam dan Kejaksaan Tinggi maka sangat berpotensi kejaksaan dan polda mengganggap ada potensi korupsi. Mereka dibayar tanpa dasar hukum, SK mana yang digunakan untuk membayar mereka, sementara dalam Amar Putusan Sidang PTUN menggugurkan semua.

 "Kami berharap, Gubernur Papua Barat melihat persoalan ini secara arif dan bijaksana. Jangan sampai, hanya karena ulah satu atau dua orang di MRP, nama baik beliau dibawa-bawa dan tercemar. Kami berharap Beliau bijaksana dan menjadi orang tua baik, supaya melihat kebenar dan mana salah itu.

 berharap ke Guburnur mengumpulkan kita untuk duduk bicara solusinya bagaimana. Kita masih ada waktu 14 hari. Mari kita duduk bersama, bicara maunya Gubernur bagaimana.

Kami penggugat akan legowo, untuk kita bicara solusi terbaik bagaimana. Supaya, Pemerintah tidak malu, para tergugat juga tidak malu, kita cari solusinya bagaimana. Tapi kalau mereka merasa mereka benar, nanti pengadilan akan putuskan sesuai dengan bukti-buktinya. Ungkapnya

Untuk memastikan kalau Pihak Mendagri telah Legowo dan menerima putusan tersebut. "Saya berharap mendagri sudah legowo. Mendagri mungkin tidak banding, karena kemarin kuasa hukum dari mendagri mereka terima apa adanya dan mereka siap terima kita setelah lebaran. Tuturnya.


Berita Terkait