Negara Berpotensi Dirugikan, ASN Korupsi Masih Digaji

Oleh Redaksi arfaknews

24 January 2018 07:09 1642 VIew

''Ilustrasi korupsi''

Jakarta- Pemerintah diminta menghitung potensi kerugian negara yang terjadi karena masih membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang berstatus terpidana korupsi. Ada keengganan pemerintah daerah untuk memberhentikan mereka.

Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan, saat ini ada 594 ASN yang tengah menjalani hukuman penjara karena korupsi. Angka itu dinilai belum mewakili gambaran sesungguhnya di lapangan. Jumlah ASN yanh dipenjara karena kasus korupsi diyakini lebih besar.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, temuan ini hanyalah puncak dari fenomena gunung es. "Jumlahnya mungkin lebih besar. Keengganan instansi untuk melapor membuat temuan tergolong sangat kecil," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/1).

Sementara itu Komisioner KASN, Tasdik Kinanto mengungkapkan, perbedaan persepsi di antara para pejabat pembina kepegawaian, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota, bahkan hingga kepala dinas menjadi sebabnya. "Mereka beranggapan, untuk kasus sebelum 2014 atau sebelum UU ASN disahkan, tidak boleh menggunakan aturan hukum itu (pemberhentian), tetapi menggunakan aturan lama," jelasnya.

Peraturan lama yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, khususnya pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat (5) hurug c. Disebutkan, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.


Berita Terkait